Soal Sikap GP Ansor. PP Al-Anwar I Tegaskan Haram Pemimpin Non-Muslim

Kategori: Aqidah - Tauhid Diterbitkan: Selasa, 14 Maret 2017 Ditulis oleh riya

Hasil gambar untuk haram memilih pemimpin non muslim

Hasil Bahtsul Masail Kiai Muda PP GP Ansor tentang 'Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia' di Jakarta menyatakan, setiap warga negara bebas menentukan pilihan politiknya dalam memilih pemimpin tanpa latar belakang agama yang dianutnya.

Soal Sikap GP Ansor, PP Al-Anwar I Tegaskan Haram Pemimpin Non-Muslim

Hidayatullah.com– Pondok Pesantren (PP) Al-Anwar I menyatakan berpegang teguh pada ajaran Islam bahwa memilih pemimpin non-Muslim adalah haram.

“Kami selamanya berpegang teguh pada dawuh Syaikhina Muhammad Najih yang mengharamkan kepemimpinan non-Muslim (kafir) secara mutlak, baik kafir dzimmi, harbi, terlebih yang telah melakukan penistaan al-Qur’an, menista Allah subhaanahu wa ta’alaa dan Rasul-Nya, serta menista dan merendahkan para ulama,” tegas pengurus PP Al-Anwar I.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan resmi PP Al-Anwar I di Karangmangu, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, kemarin, dalam rilis diterima hidayatullah.com Jakarta, Selasa (14/03/2017)

Pernyataan itu untuk menyikapi Halaqah Bahtsul Masail Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor terkait ‘Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia’.

“Kami lepas diri (baro’ah) dan tidak bertanggung jawab dunia dan akhirat atas keputusan Halaqah Bahtsul Masail tersebut, yang memperbolehkan kepemimpinan non-Muslim (kafir) serta mengesahkannya secara konstitusi dan agama,” sebut pengurus PP Al-Anwar I.

Pengurus PP Al-Anwar I juga menyatakan bahwa keputusan Halaqah Bahtsul Masail tersebut dilakukan oleh oknum tertentu saja.

“Keputusan tersebut tidak berkaitan dengan institusi ataupun kelembagaan Pondok Pesantren Al-Anwar I, melainkan dilakukan oleh oknum individu,” tambahnya.

 

Sebelumnya, hasil Bahtsul Masail Kiai Muda PP GP Ansor tentang ‘Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia’, di Aula Iqbal Assegaf, PP GP Ansor, Jakarta Pusat, Ahad (12/3/2017) menyatakan, setiap warga negara bebas menentukan pilihan politiknya dalam memilih pemimpin tanpa latar belakang agama yang dianutnya. Dalam konteks ini, maka seorang Muslim diperbolehkan memilih pemimpin non-Muslim.* Ali Muhtadin

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

 

Dilihat: 205